Skandal Korupsi LPEI: KPK Ungkap Kerugian Rp11,7 Triliun

KPK Bongkar Skandal Korupsi LPEI

Kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengejutkan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa praktik curang ini merugikan negara hingga Rp11,7 triliun. Nilai tersebut mencoreng kredibilitas lembaga keuangan negara yang seharusnya mendukung ekspor nasional.

Modus Kredit Bermasalah

KPK menemukan pejabat LPEI bekerja sama dengan PT Petro Energy (PT PE). Mereka meloloskan kredit tanpa evaluasi kelayakan yang benar. Para pelaku mencairkan dana meskipun jaminan tidak memadai. Akibatnya, kredit macet meningkat dan negara kehilangan triliunan rupiah.

Praktik Suap “Uang Zakat”

Selain itu, penyidik juga mengungkap praktik suap dengan istilah “uang zakat”. Debitur memberikan potongan 2,5–5% dari total kredit kepada pejabat LPEI. Skema ini berjalan sistematis, sehingga proses pencairan terlihat resmi padahal penuh manipulasi.

Baca juga: Persidangan Trio Hakim Dibuka: Dakwaan Ungkap Jaringan Mafia Peradilan dalam Skandal Sawit

Dokumen Palsu dan Manipulasi Laporan

Kemudian, KPK menemukan pemalsuan invoice dan purchase order. Para pelaku membuat dokumen fiktif agar kredit cepat cair. Lebih lanjut, mereka juga memanipulasi laporan keuangan sehingga terlihat sehat. Strategi curang ini membuka jalan bagi penyaluran dana besar tanpa pengawasan ketat.

Penetapan Tersangka

KPK memulai penyelidikan sejak 2024. Pada awal Maret 2025, penyidik menetapkan lima tersangka. Dua orang berasal dari jajaran pejabat tinggi LPEI, sementara tiga lainnya merupakan eksekutif PT Petro Energy. Fakta tersebut membuktikan bahwa praktik korupsi melibatkan pihak internal dan eksternal sekaligus.

Potensi Kerugian Lebih Besar

Di sisi lain, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai kerugian bisa melebihi Rp11,7 triliun. Mereka menegaskan bahwa LPEI juga bermasalah dalam kasus lain yang kini ditangani Kejaksaan Agung dan Bareskrim. Oleh karena itu, publik menuntut pemerintah memperketat pengawasan serta memperbaiki tata kelola lembaga pembiayaan.

Urgensi Reformasi LPEI

Akhirnya, skandal ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga keuangan negara. Jika pemerintah tidak segera mereformasi LPEI, risiko kebocoran anggaran akan terus menghantui. Publik berharap penegak hukum menindak tegas para pelaku dan memastikan dana publik benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penulis: Diowda

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250303174357-12-1204555/kpk-ungkap-kode-uang-zakat-yang-diminta-direksi-lpei-ke-debitur